Dana Desa Akan Ditambah Tahun Depan
https://www.jakartaforum.web.id/2015/09/dana-desa-akan-ditambah-tahun-depan.html
Jakarta - Dana Desa Akan Ditambah Tahun Depan. Penyerapan Dana Desa di sisa waktu 4 bulan tahun anggaran 2015 ini masih rendah. Kemendagri berupaya dengan kementerian lain berupaya agar birokrasi penyaluran dana desa dipermudah dan disederhanakan. Ini karena dana desa sangat dibutuhkan bagi pembangunan desa yang berdampak pada peningkatan ekonomi rakyat banyak.
Mengingat sangat strategisnya pembangunan desa bukan tak mungkin dana desa yang dikucurkan untuk pembangunan berbagai sektor di pedesaan Indonesia itu, akan ditingkatkan tahun depan. Dengan catatan, seluruh penggunaan sesuai peruntukan.
Mengingat sangat strategisnya pembangunan desa bukan tak mungkin dana desa yang dikucurkan untuk pembangunan berbagai sektor di pedesaan Indonesia itu, akan ditingkatkan tahun depan. Dengan catatan, seluruh penggunaan sesuai peruntukan.
 |
| Tjahyo Kumolo (Mendagri) |
"Kalau ini berhasil, tahun depan ditambahkan 2 kali lipat," kata Mendagri Tjahyo Kumolo dalam acara 'Pelatihan Bagi Pelatih dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Bagi Aparatur Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia' di Swiss-Bell Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2015).
Tjahjo menambahkan, mengenai dana desa, pemerintah sudah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri, yang diteken Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
"Kemarin sudah diteken bersama SKB oleh 3 menteri yang intinya mengeluarkan berbagai peraturan untuk mempermudah penyaluran dana desa yang menyangkut perencanaan, pertanggungjawaban, dan penggunaan dana desa," ujar Tjahjo.
"Ini amanat undang-undang. Tidak boleh satu pun kepala daerah menghambat dana desa. Dana desa milik masyarakat desa yang digunakan untuk mempercepat pemerataan pembangunan desa, mempercepat peningkatan kesejahteran rakyat," tutup Tjahjo.
Tjahjo menambahkan, mengenai dana desa, pemerintah sudah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri, yang diteken Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
"Kemarin sudah diteken bersama SKB oleh 3 menteri yang intinya mengeluarkan berbagai peraturan untuk mempermudah penyaluran dana desa yang menyangkut perencanaan, pertanggungjawaban, dan penggunaan dana desa," ujar Tjahjo.
"Ini amanat undang-undang. Tidak boleh satu pun kepala daerah menghambat dana desa. Dana desa milik masyarakat desa yang digunakan untuk mempercepat pemerataan pembangunan desa, mempercepat peningkatan kesejahteran rakyat," tutup Tjahjo.
