Apkomindo Dukung Pemerintah Bangun Iklim Usaha Yang Sehat

Jakarta - Apkomindo Dukung Pemerintah Bangun Iklim Usaha Yang Sehat. Menyambut era pasar bebas dalam hal ini Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) serta upaya mempersiapkan diri bergabungnya Indonesia ke Trans Pacific Partnership (TPP), Apkomindo (Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia) yang turut hadir dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, menyatakan mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dalam membangun iklim usaha yang sehat.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum DPP Apkomindo Soegiharto Santoso yang kerap disapa Hoky, Apkomindo sangat mendukung kesepakatan yang diambil KPPU dan Kadin dalam membangun iklim usaha yang sehat di Indonesia. “Apkomindo sebagai asosiasi pengusaha komputer Indonesia, secara jelas dan tegas mendukung hal ini, terlebih kami para pelaku langsung di bisnis teknologi informasi tentu sangat apresiatif terhadap upaya ini, Apalagi sebentar lagi ekonomi kita terintegrasi dengan MEA dan bergabung dengan TPP. Maka mau tidak mau kita harus membentengi internal dengan mewujudkan iklim usaha yang sehat,” pungkas Hoky kepada awak media. Hal tersebut disampaikan pada saat acara penandatanganan kesepakatan KPPU dengan Kadin bertempat di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (3/11). Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan oleh Suryo Bambang Sulisto selaku Ketum KADIN dengan Muhammad Syarkawi Rauf selaku Ketua KPPU dengan disaksikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Wakil Presiden berpesan agar jangan sampai persaingan usaha yang ada malah membunuh pengusaha kecil. “Persaingan adalah satu hal yang positif, akan tetapi bukan saling bunuh. Itulah yang disebut free and fair trade. Fair itu keseimbangan yang sehat agar suatu perusahaan besar tidak makan yang kecil, yang kecil bisa hidup bersama-sama yang besar,” jelas Jusuf Kalla.

JK panggilan akrabnya ini menambahkan terkait persaingan di dunia usaha, pemerintah sebenarnya tak mau ikut campur. Meski demikian, pelemahan ekonomi yang terjadi secara global mau tidak mau membuat pemerintah turun tangan. “Pemerintah harus aktif, memberi stimulan, memberi aturan, memfasilitasi, dan memberi dorongan agar berjalan dengan lebih baik. Itu ekonomi yang kita anut, terbuka tapi perlu peran masing-masing pihak swasta dan pemerintah untuk memberi pengawasan demi efisiensi dan memberi manfaat bagi masyarakat,” tegas JK.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto menyampaikan, iklim usaha yang sehat dapat terwujud bila praktik monopoli dan oligopoli tidak terjadi. Dalam persaingan usaha yang makin ketat, mal praktik di bidang usaha sering terjadi. “Kami dalam hal ini Kadin merasa perlu menjalin kerja sama dengan KPPU, bertujuan agar praktik persaingan usaha yang tidak sehat dapat dicegah sedini mungkin. Kita dukung KPPU menindak pelaku usaha yang terbukti dalam suatu proses tidak fair, dan melakukan persaingan usaha tidak sehat,” jelas Suryo.

Sementara Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf pasca penandatangan nota kesepahaman ini mengatakan, KPPU tetap akan menindak para pelaku usaha yang nakal dan tidak mematuhi aturan. Beliau menginginkan lembaga yang dipimpinnya bisa seperti lembaga serupa di Jerman dan Jepang, yang menjadi panglima dalam sistem ekonomi nasional negara tersebut. Disampaikan pula bahwa “Utamakan pencegahan persaingan usaha, sehingga ke depan pertemuan dengan Kadin lebih pada sosialisasi pelaku usaha, dibanding dalam konteks penegakan hukum persaingan usaha, Selain fokus dipencegahan, teman-teman di KPPU juga akan melakukan penegakan hukum persaingan tidak sehat, namun sekali lagi mencegah lebih baik dibandingkan dengan langsung melakukan penegakan hukum,” ujar Syarkawi.

Penandatanganan kerjasama ini turut dihadiri pula oleh Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Ketua OJK Muliaman Hadad, para pengurus Kadin dan tamu dan undangan lainnya serta acara diliput oleh berbagai media nasional.(MDTJ)

Follow @JakartaForum