Menteri Pertanian MoU dengan Enam Gubernur
https://www.jakartaforum.web.id/2015/11/menteri-pertanian-mou-dengan-enam.html
Jakarta - Menteri Pertanian MoU dengan Enam Gubernur. Menteri Pertanian menjalin kerjasama MoU Pengadaan Komoditi Pangan Strategis dengan Enam Gubernur (DKI Jakarta, Lampung, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, NTB, dan NTT).
Penandatanganan MoU yang digelar di Kementerian Pertanian Jakarta, Jumat (13/112015)), dihadiri Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan, Menteri Dalam Negeri, dan Ketua KPPU serta unsur terkait lainnya.
Penandatanganan MoU yang digelar di Kementerian Pertanian Jakarta, Jumat (13/112015)), dihadiri Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan, Menteri Dalam Negeri, dan Ketua KPPU serta unsur terkait lainnya.
Kerjasama ini untuk meningkatkan ketahanan pangan yang merupakan bagian program pemerintah. Dan pemenuhan berbagai kebutuhan pangan akan disalurkan langsung dari daerah produksi ke daerah tujuan (Jakarta), sehingga lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, untuk pemenuhan pasokan sapi ke Jakarta melalui enam provinsi, siap dilaksanakan. Kapal pengangkut sudah disediakan pemerintah dengan kapasitas 500 ekor.
Amran memastikan berbagai hal terkait pemeriksaan sapi dan sejenisnya selesai dalam dua hari. Sementera untuk pengawalannya dilakukan oleh tim khusus. Hal ini dilakukan agar tidak ada yang permainan yang merugikan.
Sementara, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan, realisasi MoU ini tidak akan merusak aspek bisnis yang sudah berjalan "Ini bisnis to bisnis, ini akan terus menerus dilaksanakan. Dan yang pasti kota /pemerintah hanya terlibat 30 persen dan sisanya swasta dikelola swasta,” ujar Ahok. (Wan)
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, untuk pemenuhan pasokan sapi ke Jakarta melalui enam provinsi, siap dilaksanakan. Kapal pengangkut sudah disediakan pemerintah dengan kapasitas 500 ekor.
Amran memastikan berbagai hal terkait pemeriksaan sapi dan sejenisnya selesai dalam dua hari. Sementera untuk pengawalannya dilakukan oleh tim khusus. Hal ini dilakukan agar tidak ada yang permainan yang merugikan.
Sementara, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan, realisasi MoU ini tidak akan merusak aspek bisnis yang sudah berjalan "Ini bisnis to bisnis, ini akan terus menerus dilaksanakan. Dan yang pasti kota /pemerintah hanya terlibat 30 persen dan sisanya swasta dikelola swasta,” ujar Ahok. (Wan)
