Direktur Operasi Laut Bakamla RI Dukung Konsolidasi Industri Kemaritiman Nasional
https://www.jakartaforum.web.id/2016/11/direktur-operasi-laut-bakamla-ri-dukung.html
Jakarta -Direktur Operasi Laut Bakamla RI Dukung Konsolidasi Industri Kemaritiman Nasional. Direktur Operasi Laut Bakamla RI Laksma TNI Rahmat Eko Rahardjo, hadir mewakili Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H. sebagai salah satu pembicara dalam acara “Forum Konsolidasi Industri Kemaritiman Nasional ke-6 Indonesia Cabotage Advocation Forum” tahun 2016 di Hotel Kempinsky Jakarta, beberapa hari lalu.
Hadir pula sebagai pembicara dalam acara tersebut yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D., Menteri Perhubungan Ir. Budi Karya Sumadi, dan Gubernur Jawa Timur Dr. Soekarwo, S.H., M.Hum.
Hadir pula sebagai pembicara dalam acara tersebut yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D., Menteri Perhubungan Ir. Budi Karya Sumadi, dan Gubernur Jawa Timur Dr. Soekarwo, S.H., M.Hum.
Forum membahas beberapa hal, antara lain penerapan asas “cabotage" secara konsisten yaitu kewajiban mengoperasikan kapal berbendera Indonesia di seluruh wilayah perairan Indonesia sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional serta diamanatkan dalam Undang - Undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
Selain itu juga dibahas tentang perlunya dilaksanakan transformasi pembangunan yang sebelumnya bersifat kontinental menjadi pembangunan bersifat kemaritiman serta perlunya diwujudkan optimalisasi kapasitas pelayaran dan industri galangan kapal sebagai upaya untuk mewujudkan transformasi tol laut.
Untuk itu, diperlukan konsolidasi seluruh stakeholder kemaritiman nasional baik pemerintah, pelaku usaha, akademisi dan masyarakat, serta dukungan industri pelayaran nasional, industri galangan nasional, industri dan jasa maritim untuk menciptakan kekuatan domestik di sektor kemaritiman.
Selanjutnya peran aktif para praktisi di bidang keamanan dan keselamatan laut sangat diperlukan untuk memberikan dukungan kepada para pelaku industri dan masyarakat kemaritiman atas kepastian hukum dan jaminan keamanan keselamatan diwilayah perairan Indonesia sehingga upaya peningkatan konektivitas di wilayah perairan Indonesia dapat ditingkatkan.
Dalam kesempatan itu Direktur Operasi Laut menyampaikan peran Bakamla dalam mensinergikan beberapa instansi terkait kemaritiman dalam operasi bersama Bakamla RI dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan laut, hadir untuk mendukung peningkatan jaminan keamanan dan keselamatan laut.
Selain itu juga dibahas tentang perlunya dilaksanakan transformasi pembangunan yang sebelumnya bersifat kontinental menjadi pembangunan bersifat kemaritiman serta perlunya diwujudkan optimalisasi kapasitas pelayaran dan industri galangan kapal sebagai upaya untuk mewujudkan transformasi tol laut.
Untuk itu, diperlukan konsolidasi seluruh stakeholder kemaritiman nasional baik pemerintah, pelaku usaha, akademisi dan masyarakat, serta dukungan industri pelayaran nasional, industri galangan nasional, industri dan jasa maritim untuk menciptakan kekuatan domestik di sektor kemaritiman.
Selanjutnya peran aktif para praktisi di bidang keamanan dan keselamatan laut sangat diperlukan untuk memberikan dukungan kepada para pelaku industri dan masyarakat kemaritiman atas kepastian hukum dan jaminan keamanan keselamatan diwilayah perairan Indonesia sehingga upaya peningkatan konektivitas di wilayah perairan Indonesia dapat ditingkatkan.
Dalam kesempatan itu Direktur Operasi Laut menyampaikan peran Bakamla dalam mensinergikan beberapa instansi terkait kemaritiman dalam operasi bersama Bakamla RI dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan laut, hadir untuk mendukung peningkatan jaminan keamanan dan keselamatan laut.
.jpg)