Optimalkan Pendekatan Moral Untuk Penanganan Perubahan Iklim
https://www.jakartaforum.web.id/2016/11/optimalkan-pendekatan-moral-untuk.html
Jakarta -Optimalkan Pendekatan Moral Untuk Penanganan Perubahan Iklim. Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang merupakan bagian dari upaya penanganan perubahan iklim telah memasuki tahapan lebih progresif. Salah satunya adalah dengan Optimalisasi Pendekatan Moral. “Kami sangat menghargai upaya ini, apalagi terkait karhutla, kami di Kementerian LHK hukum material saja tidak cukup, tetapi yang paling penting adalah menegakkan juga sisi moralnya”, ujar Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
Semangat dan langkah Kementerian LHK tersebut dipertegas dalam sesi diskusi interaktif Paviliun Indonesia pada COP 22, Marrakesh, Maroko, dengan tema yang diusung Interfaith Dialogue : “Faith Communities on Climate Actions”. Pembicara pada diskusi tersebut : (1) Dr. Hayu Prabowo, National Council of Ulama, Indonesia; (2) Mr. Venerable Athuraliye Rathana, Sadaham Sevana Buddhist Monastery, Sri Lanka; (3) Sister Jayanti Kirpalani, Brahma Kumaris Representative to the UN; (4) Mr. Peter Pavlóvic, Conference of European Churches; (5) Ms. Ciara Shannon, GreenFaith. Dengan bertindak sebagai Moderator Ms. Nana Firman, Global Muslim Climate Network.
Diskusi bertaraf internasional tersebut menekankan bahwa yang paling penting adalah komunikasi publik, mengingat masyarakat belum sepenuhnya terinformasikan terkait isu penanganan perubahan iklim. Maka penting bagaimana pendekatan moral ini nanti sampai ke masyarakat melalui gerakan sosial, dakwah-dakwah, pencerahan serta bentuk lainnya dari para tokoh agama, kepercayaan, dan masyarakat.
Menteri Siti Nurbaya mengapresiasi tinggi atas prakarsa ini, mengingat para tokoh agama, kepercayaan, dan komunitas merupakan leader pada civil society. “Pentingnya penguatan komunitas dalam tata kelola lingkungan secara berkelanjutan sehingga terbentuk good environmental governance. Karena berbagai kunci kebijakan Pemerintah mengaitkan stakeholders dalam setiap pengambilan keputusan”. Tegas Siti.
Selanjutnya dari forum pertemuan iklim global ini diharapkan adanya knowledge value transfer yang mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat sehingga kebijakan pemerintah sesuai aspirasi masyarakat. Sustainable development triangle yaitu aspek sosial, ekonomi dan lingkungan haruslah dijaga keseimbangannya. Untuk itu berbagai masukan dari masyarakat, komunitas dan civil society terkait environmental governance sangat dibutuhkan mengingat besarnya permasalahan yang dihadapi pemerintah seperti kerusakan lingkungan, keadilan lingkungan, pengelolaan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati, pengelolaan air, serta energi terbarukan. Hal yang harus menjadi catatan penting adalah dalam mengantisipasi perubahan iklim yang menimbulkan bencana bagi kehidupan. Dengan dukungan dari masyarakat, pemerintah dapat memperlihatkan komitmen Indonesia dalam menyelamatkan lingkungan hidup yang berkelanjutan kepada dunia internasional.
Semangat dan langkah Kementerian LHK tersebut dipertegas dalam sesi diskusi interaktif Paviliun Indonesia pada COP 22, Marrakesh, Maroko, dengan tema yang diusung Interfaith Dialogue : “Faith Communities on Climate Actions”. Pembicara pada diskusi tersebut : (1) Dr. Hayu Prabowo, National Council of Ulama, Indonesia; (2) Mr. Venerable Athuraliye Rathana, Sadaham Sevana Buddhist Monastery, Sri Lanka; (3) Sister Jayanti Kirpalani, Brahma Kumaris Representative to the UN; (4) Mr. Peter Pavlóvic, Conference of European Churches; (5) Ms. Ciara Shannon, GreenFaith. Dengan bertindak sebagai Moderator Ms. Nana Firman, Global Muslim Climate Network.
Diskusi bertaraf internasional tersebut menekankan bahwa yang paling penting adalah komunikasi publik, mengingat masyarakat belum sepenuhnya terinformasikan terkait isu penanganan perubahan iklim. Maka penting bagaimana pendekatan moral ini nanti sampai ke masyarakat melalui gerakan sosial, dakwah-dakwah, pencerahan serta bentuk lainnya dari para tokoh agama, kepercayaan, dan masyarakat.
Menteri Siti Nurbaya mengapresiasi tinggi atas prakarsa ini, mengingat para tokoh agama, kepercayaan, dan komunitas merupakan leader pada civil society. “Pentingnya penguatan komunitas dalam tata kelola lingkungan secara berkelanjutan sehingga terbentuk good environmental governance. Karena berbagai kunci kebijakan Pemerintah mengaitkan stakeholders dalam setiap pengambilan keputusan”. Tegas Siti.
Selanjutnya dari forum pertemuan iklim global ini diharapkan adanya knowledge value transfer yang mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat sehingga kebijakan pemerintah sesuai aspirasi masyarakat. Sustainable development triangle yaitu aspek sosial, ekonomi dan lingkungan haruslah dijaga keseimbangannya. Untuk itu berbagai masukan dari masyarakat, komunitas dan civil society terkait environmental governance sangat dibutuhkan mengingat besarnya permasalahan yang dihadapi pemerintah seperti kerusakan lingkungan, keadilan lingkungan, pengelolaan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati, pengelolaan air, serta energi terbarukan. Hal yang harus menjadi catatan penting adalah dalam mengantisipasi perubahan iklim yang menimbulkan bencana bagi kehidupan. Dengan dukungan dari masyarakat, pemerintah dapat memperlihatkan komitmen Indonesia dalam menyelamatkan lingkungan hidup yang berkelanjutan kepada dunia internasional.
.jpg)