Masyarakat Papua: LSM Mighty Earth dan KFEM, Jangan Intervensi Lahan Kami"
https://www.jakartaforum.web.id/2017/09/masyarakat-papua-lsm-mighty-earth-dan.html
Jakarta -Masyarakat Papua: LSM Mighty Earth dan KFEM, Jangan Intervensi Lahan Kami". Adanya campur tangan LSM asal korea terhadap Pembangunan di Papua khususnya masyarakat Merauke dan Boven Digoel, berbuntut adanya tuntutan dari sejumlah perwakilan sembilan orang dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua yang mendatangi Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta.
Kedatangan sembilan orang yang dipimpin oleh Sebastian Ndiken Selaku Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) guna menyampaikan keluh kesahnya karena adanya campur tangan LSM Korea bernama Korean Federation for Environment Movement (KFEM).
Kedatangan sembilan orang yang dipimpin oleh Sebastian Ndiken Selaku Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) guna menyampaikan keluh kesahnya karena adanya campur tangan LSM Korea bernama Korean Federation for Environment Movement (KFEM).
Masyarakat Adat (LMA) saat berkunjung ke Kedutaan Besar Korea Selatan yang diterima oleh staff dari Kedubes Korea di Jakarta Rabu (27/9). |
Mewakili masyarakat Merauke dan Boven Digoel, Sebastian mengeluhkan saat ini mereka susah mencari makan karena campur tangan LSM tersebut yang membatasi mereka mengolah lahannya sendiri.
Sebastian Ndiken selaku Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) ketika diwawancara awak Media |
“Pembangunan di Papua cukup banyak dibantu oleh Korea Selatan, jadi kami mohon Kedutaan Korea Selatan yang ada di Indonesia membantu kami,” ujar Sebastian Ndiken selaku Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) saat berkunjung ke Kedutaan Besar Korea Selatan yang diterima oleh staff dari Kedubes Korea di Jakarta Rabu (27/9).
Sementara Petrus Kinggo salah satu pemilik hak Ulayat dari Kabupaten Bovel Digoel menambahkan, pada intinya, masyarakat Papua tidak ingin berurusan dengan pihak LSM, baik LSM asing maupun lokal.
"Apalagi hingga saat ini, kami sudah bermitra cukup lama dengan salah satu pihak perusahaan Korea, seperti Korindo. Dan kami sudah melakukan banyak perjanjian. Jadi, pihak LSM tidak berhak mengatur kami" ujarnya.
Sementara Petrus Kinggo salah satu pemilik hak Ulayat dari Kabupaten Bovel Digoel menambahkan, pada intinya, masyarakat Papua tidak ingin berurusan dengan pihak LSM, baik LSM asing maupun lokal.
"Apalagi hingga saat ini, kami sudah bermitra cukup lama dengan salah satu pihak perusahaan Korea, seperti Korindo. Dan kami sudah melakukan banyak perjanjian. Jadi, pihak LSM tidak berhak mengatur kami" ujarnya.
Menanggapi keluhan masyarakat Papua tersebut, pihak Kedutaan Korea mengatakan bahwa belum lama ini, pihak Kedutaan melakukan kunjungan ke Papua. Menurut mereka, pihaknya banyak melihat banyak pembangunan di Papua yang dibantu oleh perusahaan Korea Selatan.
"Saya senang sekali karena pihak Korea dapat membantu Papua dalam bidang kesehatan maupun kesejahteraan ekonomi masyarakat," ucap salah seorang pihak perwakilan Kedutaan Korea Selatan di Kedutaan Korea, Jakarta.
Dalam pertemuan dengan perwakilan kedutaan besar Korea, masyarakat Papua menyampaikan pernyataan sikapnya sehubungan dengan pembangunan perkebunan keIapa sawit di wilayah mereka. Bunyi pernyataan sikapnya adalah sebagai berikut:
Bahwa sejak tahun Ialu LSM Asing Amerika yaitu Mighty Earth dan LSM Korea Selatan: KFEM telah melakukan kampanye negative terhadap pembangunan perkebunan kelapa sawit di tanah ulayat kami.
Kemudian, Kampanye negative tersebut sangat merugikan masyarakat, karena perusahaan kelapa sawit telah menghentikan pembukaan Iahan untuk pembangunan kebun kelapa sawit, sehingga pembangunan kebun plasma untuk masyarakat lokal belum terlaksana sampai saat ini.
Pernyataan selanjutnya, mereka ingin agar kebun plasma untuk masyarakat segera dibangun agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemilik hak ulayat. Karena masyarakat Papua juga ingin maju dan sejahtera sertas sejajar dengan saudara saudara mereka di daerah lain di luar Papua.
Mereka juga memohon bantuan Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta mengingatkan LSM yang ada di Korea seperti KFEM ini untuk tidak melakukan kampanye negatif dan tidak mencampuri pembangunan perkebunan kelapa sawit didaerah kami karena sudah sesuai dengan peraturan Pemerintah RI dan sudah disetujui oleh kami masyarakat pemilik hak ulayat.
Dan terakhir, mereka meminta kalau ada pihak-pihak yang ingin membantu, maka pihak LSM tidak perlu melakukan kampanye negatif di luar. Masyarakat akan mengundang mereka untuk datang langsung ke Merauke dan Boven Digoel, berkoordinasi dengan Pemda kemudian bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Fix/Ry)